CATATAN KRITIS KINERJA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) ACEH PERIODE 2022-2027
Lembar Evaluasi Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penguatan Kelembagaan KKR Aceh TERUNGKAPNYA kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berjamaah […]
Lembar Evaluasi Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penguatan Kelembagaan KKR Aceh TERUNGKAPNYA kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berjamaah […]
Sabtu (27 Mei 2023) pukul 7 pagi, puluhan aparat kepolisian bersenjata lengkap dikabarkan telah mengepung paksa rumah salah satu warga
Sepanjang tahun 2022, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menyoroti sejumlah persoalan berkaitan dengan penerapan Hak
Jaringan masyarakat sipil pemerhati isu pengungsi dan pencari suaka di Indonesia mengapresiasi penerimaan dan penanganan tahap awal atas kedatangan pengungsi
Jelang milad GAM ke-46 yang jatuh saban 4 Desember, aparat kepolisian Polda Aceh mengerahkan ribuan personelnya untuk mengamankan sejumlah kegiatan
(Jakarta, 24 November 2022) Jaringan Masyarakat Sipil mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda Aceh Utara, Pemda Aceh Timur, dan
Hadirnya atau pembentukan tim Penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM (PPHAM) berat di masa lalu mendapat kritisi dari banyak pihak. Keppres nomor
Sedikitnya enam orang perwakilan pemuda lintas agama dari Kabupat en Aceh Singkil bertemu dengan sejumlah kalangan, dari Civil Society Organization
Dalam dinamikanya, pembentukan tim ini menuai polemik. KontraS Aceh mengamati, sejak proses penyusunan materi yang tampak tergesa-gesa, minimnya partisipasi publik
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh secara resmi menyerahkan draft/rancangan qanun tentang penanganan pengungsi luar negeri