KontraS Aceh

Selamatkan pengungsi Rohingya yang terombang-ambing

Menanggapi laporan media bahwa sekitar 247 orang Rohingya terapung di perairan Aceh setelah mencoba mendarat, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan: “Gagalnya pendaratan ratusan pengungsi Rohingya merupakan sebuah kemunduran besar bagi Indonesia, di mana masyarakat sebelumnya telah menunjukkan kemurahan hati dan rasa kemanusiaan terhadap mereka yang tengah mencari keselamatan melalui perjalanan laut dengan …

Selamatkan pengungsi Rohingya yang terombang-ambing Selengkapnya »

Mempertanyakan Janji Kemanusiaan Indonesia Bagi Pengungsi Rohingya

(17 November 2023) Janji kemanusiaan diabaikan. Penolakan berlabuh terhadap satu kapal yang mengangkut sekitar 249 orang Pengungsi Rohingya (belum bisa dikonfirmasi jumlah tepatnya) terjadi di Desa Pulo Pineung Meunasah Dua, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen pada dini hari, 16 November 2023. Implementasi Peraturan Presiden tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Perpres 125/2016) kembali dipertanyakan.

KontraS Aceh: Pemerintah Pusat Jangan Diam Saja dengan Situasi Pengungsi Rohingya di Aceh

Menyikapi ratusan imigran Rohingya yang tiba di Aceh dalam beberapa hari terakhir, KontraS Aceh mendesak pemerintah, terutama Pemerintah Kabupaten Bireuen agar memberikan pertolongan dengan mendaratkan para pengungsi yang berada dalam kondisi memprihantinkan. Apalagi mereka nyaris sebulan terombang-ambing di lautan. Di sisi lain, KontraS Aceh juga telah berulang kali menyampaikan tidak adanya mekanisme komprehensif yang seharusnya …

KontraS Aceh: Pemerintah Pusat Jangan Diam Saja dengan Situasi Pengungsi Rohingya di Aceh Selengkapnya »

Statement Outcome of the International Summit on Strengthening Sustaining Peace in the Asia Pacific Region

The International Coalition of Sites of Conscience (ICSC), the Global Initiative for Justice, Truth and Reconciliation (GIJTR), Asia Justice and Rights (AJAR), and Cross-Cultural Foundation (CrCF) co-organized the International Summit on “Bringing Community Initiatives: Strengthening Sustaining Peace and Guarantees of Non-Recurrence in the Asia Pacific Region,” in Bangkok, Thailand from 12-14 October 2023. Its purpose …

Statement Outcome of the International Summit on Strengthening Sustaining Peace in the Asia Pacific Region Selengkapnya »

DPR-RI Menyandera Rancangan Undang-Undang Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Orang Secara Paksa Setelah Selangkah Lagi Disahkan

Siaran Pers dalam Rangka Memperingati Hari Anti Penghilangan Paksa Jakarta, 30 Agustus 2023 – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa perlu dilaksanakan tahun ini oleh DPR-RI sebagai jaminan ketidakberulangan tindak penghilangan paksa. Namun, setelah perjalanan panjang sejak 2010 ditandatanganinya Konvensi, RUU ini mandek dan belum kunjung mendapatkan lampu hijau pengesahan …

DPR-RI Menyandera Rancangan Undang-Undang Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Orang Secara Paksa Setelah Selangkah Lagi Disahkan Selengkapnya »

Hentikan Intimidasi Pasca Pengakuan dan Penyesalan Presiden!

Belum genap satu bulan pasca Presiden Jokowi menyatakan pengakuan dan penyesalan atas 12 pelanggaran HAM berat di Indonesia. 11 Januari 2023 terjadi setidaknya dua peristiwa yang justru bertolak belakang dengan yang diharapkan. Dua peristiwa yang dimaksud ialah intimidasi terhadap penyintas Peristiwa Simpang Kertas Kraft Aceh (Simpang KKA) dan peretasan akun WhatsApp dari setidaknya lima orang …

Hentikan Intimidasi Pasca Pengakuan dan Penyesalan Presiden! Selengkapnya »

Negara Akui Pelanggaran HAM Berat, Cukupkah?

Rabu, 11 Januari 2023, Presiden RI Joko Widodo menggelar konferensi pers terkait pernyataan resmi negara atas 12 kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas terjadinya Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Untuk pertama kalinya, negara secara terbuka dan resmi menyatakan pengakuan atas 12 kasus pelanggaran HAM berat tersebut, yakni …

Negara Akui Pelanggaran HAM Berat, Cukupkah? Selengkapnya »

Catatan Akhir Tahun 2022 KontraS Aceh

Sepanjang tahun 2022, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menyoroti sejumlah persoalan berkaitan dengan penerapan Hak Asasi Manusia di Aceh. Beberapa isu telah menjadi concern, di antaranya upaya mendorong penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, reformasi sektor keamanan, penanganan pengungsi luar negeri, praktik keberagaman di Aceh serta advokasi Qanun Jinayat. Adapun …

Catatan Akhir Tahun 2022 KontraS Aceh Selengkapnya »

KontraS Aceh Desak Pemkot Lhokseumawe Tangani Pengungsi Sesuai Perpres 125/2016

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mendesak Pemerintah Kota Lhokseumawe segera membenahi pola penanganan pengungsi Rohingya, yang saat ini masih ditempatkan di Eks Gedung Imigrasi, Kota Lhokseumawe. Hal ini merespons pernyataan Kepala Humas Wali Kota Lhokseumawe, Marzuki yang mengatakan pihaknya tidak ikut serta berperan dalam menangani pengungsi saat ini. Dirinya juga …

KontraS Aceh Desak Pemkot Lhokseumawe Tangani Pengungsi Sesuai Perpres 125/2016 Selengkapnya »

Catatan Kritis KontraS Aceh Terhadap PPHAM

Dalam dinamikanya, pembentukan tim ini menuai polemik. KontraS Aceh mengamati, sejak proses penyusunan materi yang tampak tergesa-gesa, minimnya partisipasi publik dalam pembentukannya, hingga substansi pasal per pasal dalam Keppres ini dinilai sangat berpotensi melanggengkan impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM di Indonesia. “Dari beberapa kejanggalan ini, maka patut dipertanyakan motif dan latar belakang dari pembentukan Keppres …

Catatan Kritis KontraS Aceh Terhadap PPHAM Selengkapnya »

id_IDID