adminkontras

Siaran Pers: Tidak Ada Pernyataan Resmi KontraS Aceh Terkait Ancaman Pembunuhan Relawan Pilkada

KontraS Aceh menyatakan tidak pernah menerbitkan siaran pers mengenai tanggapan terhadap ancaman pembunuhan terhadap relawan salah satu paslon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung dalam kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024 nanti. Adapun penyebaran rilis yang mengatasnamankan Kontras Aceh tersebut menurut kami merupakan tindakan yang mencoreng kebebasan pers serta tidak etis […]

Siaran Pers: Tidak Ada Pernyataan Resmi KontraS Aceh Terkait Ancaman Pembunuhan Relawan Pilkada Read More »

REKOMENDASI OMS ACEH TERKAIT SURAT KEMENDAGRI

Banda Aceh, 12 November 2024 Respons Koalisi Masyarakat Sipil Aceh atas Surat Kemendagri No. 100.2.1.6/9049/OTDA perihal tanggapan atas fasilitasi rancangan Qanun Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh No. 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) adalah mekanisme keadilan transisi yang ada di Aceh pasca perdamaian. KKR Aceh

REKOMENDASI OMS ACEH TERKAIT SURAT KEMENDAGRI Read More »

Kemendagri Minta Aceh Cabut Qanun KKR, Pusat Khianati Semangat Damai

Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna, mengkritik usulan pemerintah pusat melalui Kemendagri yang meminta Pemerintah Aceh mencabut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).  Menurut Husna, usulan dari Kemendagri itu sama halnya dengan mengkhianati semangat perdamaian Aceh yang sudah dijaga cukup

Kemendagri Minta Aceh Cabut Qanun KKR, Pusat Khianati Semangat Damai Read More »

Pusat Usul Qanun KKR Aceh Dicabut, Kontras: Pemerintah RI Khianati Semangat Perdamaian

Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna mengkritik usulan pemerintah pusat melalui Kemendagri yang meminta Pemerintah Aceh mencabut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).   Menurut Husna, usulan dari Kemendagri itu sama halnya dengan mengkhianati semangat perdamaian Aceh yang sudah dijaga

Pusat Usul Qanun KKR Aceh Dicabut, Kontras: Pemerintah RI Khianati Semangat Perdamaian Read More »

48 Jam Pengungsi Rohingya Ditahan di Atas Truk oleh Pemerintah Indonesia

(8 November2024) Saling lempar tanggung jawab isu pengungsi dari luar negeri yang selama ini hanya berada di tataran naratif, kini terjadi secara tindakan. Pada 6 November 2024. Pemerintah Daerah Aceh Selatan mengangkut 152 pengungsi, yang juga terdiri dari 3 perempuan hamil serta lebih dari 80-an anak-anak dan perempuan, menggunakan truk ke Banda Aceh untuk meminta

48 Jam Pengungsi Rohingya Ditahan di Atas Truk oleh Pemerintah Indonesia Read More »

Rilis Bersama: Pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra adalah Manipulasi Kebenaran dan Upaya Menghapus Pengakuan dan Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM

Sejumlah lembaga dan individu dalam pernyataan bersama ini, mengecam pernyataan yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Berdasarkan pemberitaan di media yang kami dapatkan, terdapat dua pernyataan bermasalah yang disampaikannya. Pada 20 Oktober 2024, ia menyampaikan bahwa ia tengah menunggu arahan dari Presiden dalam kaitannya

Rilis Bersama: Pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra adalah Manipulasi Kebenaran dan Upaya Menghapus Pengakuan dan Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Read More »

25 Tahun Peristiwa Teungku Bantaqiyah: Penuhi Hak Pemulihan Korban, Hentikan Upaya Perusakan Lingkungan di Beutong Ateuh!

Pada 25 tahun yang lalu, tepatnya pada 23 Juli 1999, terjadi peristiwa pembantaian seorang ulama bernama Teungku (Tgk.) Bantaqiyah dan para santrinya oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Dalam peristiwa ini, TNI menggunakan kekerasan terhadap warga sipil secara serampangan, suatu pola yang masih terjadi hingga hari ini. Pembantaian

25 Tahun Peristiwa Teungku Bantaqiyah: Penuhi Hak Pemulihan Korban, Hentikan Upaya Perusakan Lingkungan di Beutong Ateuh! Read More »

Berikut Respons KontraS Aceh Terkait Tingginya Kasus Kekerasan Seksual di Aceh

KontraS Aceh pada Senin (15/7/2024) merespons informasi yang memuat data terkait tingginya kekerasan seksual (KS) di Aceh. Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna mengatakan, angka yang terlihat bisa jadi jauh dari angka sebenarnya karena kekerasan seksual umumnya adalah fenomena gunung es. “Kami percaya, korban sesungguhnya jauh lebih banyak,” kata dia. Kekerasan seksual yang tinggi di Aceh

Berikut Respons KontraS Aceh Terkait Tingginya Kasus Kekerasan Seksual di Aceh Read More »