Pengelolaan Memorial Rumoh Geudong Harus Libatkan Komunitas Korban dan Masyarakat
keberadaan situs penyiksaan Rumoh Geudong penting dilihat sebagai bukti pelanggaran HAM berat di masa lalu yang harus diakui oleh negara. Namun di sisi lain, pihaknya juga menegaskan beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam proses peresmian Memorial Living Park ini untuk memastikan pemenuhan hak korban secara komprehensif. Azharul Husna Banda Aceh, 15 Januari 2025 –
Pengelolaan Memorial Rumoh Geudong Harus Libatkan Komunitas Korban dan Masyarakat Read More »
Siaran Pers: Kolaborasi Jadi Kunci Cegah Ujaran Kebencian di Pilkada Aceh 2024
Kolaborasi antara media hingga organisasi masyarakat sipil menjadi strategi kunci untuk mencegah ujaran kebencian dalam Pilkada Aceh 2024. Hal ini mengemuka dalam diskusi terpumpun yang berlangsung di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Sabtu (23/11/2024) pagi. Diskusi bertema Mencegah Ujaran Kebencian di Pilkada Aceh 2024 tersebut menghadirkan pemantik diskusi Azharul Husna (Koordinator KontraS Aceh)
Siaran Pers: Kolaborasi Jadi Kunci Cegah Ujaran Kebencian di Pilkada Aceh 2024 Read More »
Siaran Pers: Tidak Ada Pernyataan Resmi KontraS Aceh Terkait Ancaman Pembunuhan Relawan Pilkada
KontraS Aceh menyatakan tidak pernah menerbitkan siaran pers mengenai tanggapan terhadap ancaman pembunuhan terhadap relawan salah satu paslon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung dalam kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024 nanti. Adapun penyebaran rilis yang mengatasnamankan Kontras Aceh tersebut menurut kami merupakan tindakan yang mencoreng kebebasan pers serta tidak etis
Rekomendasi OMS Aceh Terkait Surat Kemendagri
Banda Aceh, 12 November 2024 Respons Koalisi Masyarakat Sipil Aceh atas Surat Kemendagri No. 100.2.1.6/9049/OTDA perihal tanggapan atas fasilitasi rancangan Qanun Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh No. 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) adalah mekanisme keadilan transisi yang ada di Aceh pasca perdamaian. KKR Aceh
Rekomendasi OMS Aceh Terkait Surat Kemendagri Read More »
Kemendagri Minta Aceh Cabut Qanun KKR, Pusat Khianati Semangat Damai
Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna, mengkritik usulan pemerintah pusat melalui Kemendagri yang meminta Pemerintah Aceh mencabut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Menurut Husna, usulan dari Kemendagri itu sama halnya dengan mengkhianati semangat perdamaian Aceh yang sudah dijaga
Kemendagri Minta Aceh Cabut Qanun KKR, Pusat Khianati Semangat Damai Read More »
Pusat Usul Qanun KKR Aceh Dicabut, Kontras: Pemerintah RI Khianati Semangat Perdamaian
Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna mengkritik usulan pemerintah pusat melalui Kemendagri yang meminta Pemerintah Aceh mencabut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Menurut Husna, usulan dari Kemendagri itu sama halnya dengan mengkhianati semangat perdamaian Aceh yang sudah dijaga
Pusat Usul Qanun KKR Aceh Dicabut, Kontras: Pemerintah RI Khianati Semangat Perdamaian Read More »
48 Jam Pengungsi Rohingya Ditahan di Atas Truk oleh Pemerintah Indonesia
(8 November2024) Saling lempar tanggung jawab isu pengungsi dari luar negeri yang selama ini hanya berada di tataran naratif, kini terjadi secara tindakan. Pada 6 November 2024. Pemerintah Daerah Aceh Selatan mengangkut 152 pengungsi, yang juga terdiri dari 3 perempuan hamil serta lebih dari 80-an anak-anak dan perempuan, menggunakan truk ke Banda Aceh untuk meminta
48 Jam Pengungsi Rohingya Ditahan di Atas Truk oleh Pemerintah Indonesia Read More »
