Siaran Pers – KontraS Aceh

Kantor PA Dikepung, KontraS Aceh: Aparat Tidak Punya Sensitifitas

Jelang milad GAM ke-46 yang jatuh saban 4 Desember, aparat kepolisian Polda Aceh mengerahkan ribuan personelnya untuk mengamankan sejumlah kegiatan yang terkait dengan peringatan tersebut. Kemarin, Sabtu 3 Desember 2022, aparat bahkan turut berjaga-jaga di Kantor Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh di kawasan Batoh, Banda Aceh. Penjagaan ini memicu kontroversi. Kepolisian berdalih dengan menyebut …

Kantor PA Dikepung, KontraS Aceh: Aparat Tidak Punya Sensitifitas Selengkapnya »

Darurat untuk Penanganan Pengungsi Rohingya di Depan Kantor Bupati Aceh Utara (Perpres tak Dihormati, Pengungsi dari Luar Negeri tak Terlindungi)

Publikasi, Siaran Pers

(Jakarta, 24 November 2022) Jaringan Masyarakat Sipil mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda Aceh Utara, Pemda Aceh Timur, dan Pemda Lhokseumawe) untuk memprioritaskan penampungan sementara bagi 110 orang Pengungsi Rohingya. Ratusan pengungsi Rohingya termasuk anak-anak terkatung-katung setelah Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah kembali saling lempar tanggung jawab. Masyarakat lokal yang dibiarkan menolong pengungsi dari …

Darurat untuk Penanganan Pengungsi Rohingya di Depan Kantor Bupati Aceh Utara (Perpres tak Dihormati, Pengungsi dari Luar Negeri tak Terlindungi) Selengkapnya »

Pemuda Aceh Singkil Bicarakan Toleransi Bersama Lintas Organisasi di Banda Aceh

Publikasi, Siaran Pers

Sedikitnya enam orang perwakilan pemuda lintas agama dari Kabupat en Aceh Singkil bertemu dengan sejumlah kalangan, dari Civil Society Organization (CSO), organisasi mahasiswa islam, hingga perwakilan pemuda gereja di Banda Aceh. Pertemuan secara terpisah ke masing-masing kelompok muda ini berlangsung selama dua hari, yakni Senin hingga Selasa, 24-25 Oktober 2022, di kantor Komisi Untuk Orang …

Pemuda Aceh Singkil Bicarakan Toleransi Bersama Lintas Organisasi di Banda Aceh Selengkapnya »

KontraS Aceh Sampaikan Usulan Draft Qanun Penanganan Pengungsi ke DPRA

Publikasi, Siaran Pers

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh secara resmi menyerahkan draft/rancangan qanun tentang penanganan pengungsi luar negeri di Aceh kepada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), di ruang kerja Banleg DPRA, Selasa 27 September 2022. Ikut hadir dalam kesempatan itu, Ketua Badan Legislasi DPRA Mawardi M beserta wakilnya Khairil Syahrial, juga …

KontraS Aceh Sampaikan Usulan Draft Qanun Penanganan Pengungsi ke DPRA Selengkapnya »

Kecam Aksi Represif Aparat Keamanan di Aceh Barat, KontraS Aceh: Demonstrasi Hak yang Harus Dilindungi

Publikasi, Siaran Pers

Aksi demonstrasi yang digelar sejumlah mahasiswa di Aceh Barat atas nama Aliansi Rakyat Bergerak, Senin 12 September 2022 lalu ditanggapi dengan tindakan kekerasan dari aparat keamanan setempat. Peristiwa ini terjadi tepat ketika massa aksi menyampaikan aspirasinya menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPRK Aceh Barat. Berdasarkan informasi di lapangan, para peserta aksi tengah melakukan …

Kecam Aksi Represif Aparat Keamanan di Aceh Barat, KontraS Aceh: Demonstrasi Hak yang Harus Dilindungi Selengkapnya »

Sah, Azharul Husna Jabat Koordinator KontraS Aceh Periode 2022-2026

Publikasi, Siaran Pers

Aktivis muda, Azharul Husna terpilih sebagai Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, periode 2022-2026. Dirinya terpilih melalui rangkaian kegiatan Rapat Umum Anggota (RUA) VI KontraS Aceh yang berlangsung sejak Kamis-Jumat (18-19 Agustus 2022) di Banda Aceh. RUA VI dihadiri oleh sedikitnya 55 anggota KontraS Aceh, baik secara online …

Sah, Azharul Husna Jabat Koordinator KontraS Aceh Periode 2022-2026 Selengkapnya »

KontraS Aceh Tagih Informasi Pemberhentian Mayjen (Purn) Achmad Marzuki dari Status TNI

Publikasi, Siaran Pers

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh melayangkan surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) institusi Tentara Nasional Indonesia/TNI terkait proses pemberhentian Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki. Surat tersebut dikirimkan pada Rabu, 13 Juli 2022 lalu. Sebelumnya diketahui, proses ‘kilat’ peralihan status Achmad Marzuki dari perwira TNI hingga kini sebagai Penjabat …

KontraS Aceh Tagih Informasi Pemberhentian Mayjen (Purn) Achmad Marzuki dari Status TNI Selengkapnya »

KontraS Aceh: Pengangkatan Ahmad Marzuki diduga Cacat Hukum

Publikasi, Siaran Pers

Hari ini, Rabu 6 Juli 2022, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian baru saja melantik Achmad Marzuki sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Aceh dalam rapat paripurna di DPR Aceh. Marzuki akhirnya dipilih oleh Mendagri sebagai sosok pengganti Gubernur Aceh sebelumnya, Nova Iriansyah. Sosok purnawirawan TNI ini satu di antara tiga nama yang diusulkan DPR Aceh sebelumnya. …

KontraS Aceh: Pengangkatan Ahmad Marzuki diduga Cacat Hukum Selengkapnya »

Penunjukan Mayjen Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh Tuai Kecaman, KontraS Aceh: Sangat Melukai Hati Rakyat Aceh

Publikasi, Siaran Pers

Terhitung mulai Selasa, 5 Juli 2022, Kementerian Dalam Negeri RI telah menunjuk Mayjen TNI Ahmad Marzuki sebagai penjabat (Pj) Gubernur Aceh menggantikan Nova Iriansyah yang telah habis masa jabatannya. Ahmad Marzuki sendiri kabarnya bakal dilantik Rabu besok, 6 Juli 2022 di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam sidang paripurna DPRA. Penetapan Ahmad Marzuki sebagai Pj …

Penunjukan Mayjen Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh Tuai Kecaman, KontraS Aceh: Sangat Melukai Hati Rakyat Aceh Selengkapnya »

Soal Revisi Qanun Jinayat, KontraS Aceh: DPRA Tak Cukup Hanya Memperberat Hukuman Terhadap Pelaku

Publikasi, Siaran Pers

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) lebih tegas dan mengedepankan perspektif korban dalam upaya revisi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Hal ini menanggapi pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRA, Bardan Sahidi, bahwa pihaknya berencana memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual …

Soal Revisi Qanun Jinayat, KontraS Aceh: DPRA Tak Cukup Hanya Memperberat Hukuman Terhadap Pelaku Selengkapnya »