Memperingati 20 tahun Perjanjian Damai Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) meluncurkan laporan temuan “Peularaa Damee – Nurturing Peace” versi bahasa Inggris, pada Kamis lalu (14/8/2025) di The Pade Hotel, Banda Aceh. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama KKR Aceh dengan Asia Justice And Rights (AJAR) dan KontraS Aceh. Laporan ini, yang […]
Penyerahan Rekomendasi Perwakilan Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM 16 Kabupaten Kota di Aceh (Dok. KontraS Aceh) Kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia sudah berjalan dua Dekade, Ada harapan yang kuat untuk terus merawat perdamaian, Namun ada salah satu, masalah yang dianggap belum teratasi, yakni keadilan bagi Korban Pelanggaran HAM Aceh.
Dua Dekade Damai Korban Pelanggaran HAM Tuntut Keadilan Read More »
Laporan penelitian ini berbicara tentang peran kelompok masyarakat sipil di Indonesia, terutama Aceh, dalam mendampingi perjalanan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Penelitian ini, yang diselenggarakan bersama KontraS Aceh dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dengan mendapat dukungan dari Yayasan Tifa dan Brot für die Welt (BFDW), bertujuan untuk memetakan peran kelompok masyarakat sipil
Setiap tahun pada tanggal 26 hingga 31 Mei, masyarakat internasional memperingati Pekan Penghilangan Paksa. Peringatan ini bermula dari aksi para keluarga korban penghilangan paksa di Amerika Latin yang tergabung dalam Latin American Federation of Associations for Relatives of Disappeared-Detainees (FEDEFAM), dikenal luas melalui gerakan “Mothers of the Plaza de Mayo”. Selama sepekan, mereka menuntut negara
keberadaan situs penyiksaan Rumoh Geudong penting dilihat sebagai bukti pelanggaran HAM berat di masa lalu yang harus diakui oleh negara. Namun di sisi lain, pihaknya juga menegaskan beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam proses peresmian Memorial Living Park ini untuk memastikan pemenuhan hak korban secara komprehensif. Azharul Husna Banda Aceh, 15 Januari 2025 –
Pengelolaan Memorial Rumoh Geudong Harus Libatkan Komunitas Korban dan Masyarakat Read More »
Sejumlah lembaga dan individu dalam pernyataan bersama ini, mengecam pernyataan yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Berdasarkan pemberitaan di media yang kami dapatkan, terdapat dua pernyataan bermasalah yang disampaikannya. Pada 20 Oktober 2024, ia menyampaikan bahwa ia tengah menunggu arahan dari Presiden dalam kaitannya
Perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki adalah kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Aceh selama 1976-2005, MoU Helsinki mengatur pembentukan Pengadilan HAM untuk Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di
19 Tahun Berlalu, Di mana Komitmen Negara dalam Menerapkan Isi MoU Helsinki? Read More »
Pada 7 Agustus 1998 silam, status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh resmi dicabut. Operasi militer yang telah berlangsung sejak Juli 1989 ini telah menyebabkan terjadinya banyak peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan nama resmi “Operasi Jaring Merah”, operasi militer ini ditujukan sebagai respon terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Akan tetapi, pada kenyataannya, aparat
26 Tahun Pasca Pencabutan Status DOM Aceh, Keadilan bagi Korban Masih dalam Angan-angan Read More »
Pada 25 tahun yang lalu, tepatnya pada 23 Juli 1999, terjadi peristiwa pembantaian seorang ulama bernama Teungku (Tgk.) Bantaqiyah dan para santrinya oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Dalam peristiwa ini, TNI menggunakan kekerasan terhadap warga sipil secara serampangan, suatu pola yang masih terjadi hingga hari ini. Pembantaian
