Petisi Tokoh dan Masyarakat Sipil“Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI”
Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU TNI kepada DPR, 11 Maret 2025. DIM tersebut mengandung pasal-pasal bermasalah yang akan mengembalikan militerisme terutama Dwifungsi TNI di Indonesia. Kami menilai agenda revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang profesional. Agenda ini justru akan melemahkan profesionalisme militer. Sebagai alat pertahanan […]
Petisi Tokoh dan Masyarakat Sipil“Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI” Read More »