Andrie Yunus, Wakil Koordinator Kontras. Pernyataan bersama AJI Banda Aceh, KontraS Aceh, LBH Banda Aceh dan MaTA Kami mengecam dengan sangat keras tindakan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, yang terjadi pada Jumat malam (13/3) di Jakarta. Serangan keji tersebut terjadi sesaat setelah Andrie Yunus menyelesaikan perekaman siniar (podcast) di kantor Yayasan […]
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras tindak penyiksaan yang diduga dilakukan oleh 2 prajurit militer dari satuan Korem dan Kodim terhadap remaja berusia 19 tahun berinisial MAA. Diketahui bahwa ke-2 terduga pelaku tersebut merupakan seorang ayah (prajurit TNI berpangkat Kapten, bertugas di Korem 012 Teuku Umar) dan anak (prajurit TNI yang bertugas di Kabupaten Nagan Raya,
Lebih sebulan pascabencana banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun kondisinya hingga saat ini masih jauh dari kata pulih. Sementara data korban jiwa terus bertambah, dan ratusan ribu warga kini masih berdiam di tenda-tenda pengungsian. Situasi kian memprihatinkan saat akses dan distribusi bantuan masih tidak merata,
KontraS Aceh: Pengerahan TNI saat Bencana Harus di Bawah Kendali Otoritas Sipil Read More »
Jurnalis di Aceh mengalami perampasan alat kerja serta penghapusan karya jurnalistik yang diwarnai oleh intimidasi. Perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan terhadap jurnalis tersebut dilakukan oleh sejumlah aparat keamanan dari kalangan TNI yang berada di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam di Lanud Sultan Iskandar Muda sebagai pangkalan operasi jajaran Koopsau I, pada Kamis, 11 Desember
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menyatakan penolakan tegas terhadap rencana Pemerintah RI membangun empat Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di Aceh, yang rencananya berlokasi di Kabupaten Pidie, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil. Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna mengatakan, pembangunan batalyon ini telah mengabaikan semangat perdamaian Aceh pasca penandatanganan Nota
Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU TNI kepada DPR, 11 Maret 2025. DIM tersebut mengandung pasal-pasal bermasalah yang akan mengembalikan militerisme terutama Dwifungsi TNI di Indonesia. Kami menilai agenda revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang profesional. Agenda ini justru akan melemahkan profesionalisme militer. Sebagai alat pertahanan
Petisi Tokoh dan Masyarakat Sipil“Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI” Read More »
Praperadilan terhadap Polresta Banda Aceh atas penetapan empat mahasiswa demonstran sebagai tersangka ujaran kebencian telah berakhir pada Selasa, 18 Februari 2025. Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Jamaludin, S.H., M.H. dalam putusannya menolak seluruh permohonan yang diajukan LBH Banda Aceh sebagai kuasa hukum empat mahasiswa demonstran. Perkara praperadilan yang terdaftar dengan Nomor: 2/Pid.pra/2025/PN Bna
Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh mendesak aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dan jaksa penuntut umum agar mengedepankan perspektif perlindungan terhadap jurnalis dalam menangani kasus penganiayaan yang dialami oleh Kontributor CNN Indonesia TV Ismail M. Adam alias Ismed. Hal ini penting agar proses penanganan kasus penganiayaan jurnalis melibatkan oknum kepala desa yang terjadi di
LBH Banda Aceh akan menjalani proses praperadilan terhadap dua kasus, yaitu kasus penangkapan David Yuliansyah oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh dan kasus penetapan tersangka terhadap empat orang mahasiswa demonstran oleh Polresta Banda Aceh. Praperadilan terhadap dua kasus tersebut akan dilaksanakan paling lama tujuh hari secara berturut-turut, sidang pertama dimulai pada 10 Februari 2025,
