Berita

Kemendagri Minta Aceh Cabut Qanun KKR, Pusat Khianati Semangat Damai

Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna, mengkritik usulan pemerintah pusat melalui Kemendagri yang meminta Pemerintah Aceh mencabut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).  Menurut Husna, usulan dari Kemendagri itu sama halnya dengan mengkhianati semangat perdamaian Aceh yang sudah dijaga cukup […]

Kemendagri Minta Aceh Cabut Qanun KKR, Pusat Khianati Semangat Damai Read More »

Pusat Usul Qanun KKR Aceh Dicabut, Kontras: Pemerintah RI Khianati Semangat Perdamaian

Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna mengkritik usulan pemerintah pusat melalui Kemendagri yang meminta Pemerintah Aceh mencabut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).   Menurut Husna, usulan dari Kemendagri itu sama halnya dengan mengkhianati semangat perdamaian Aceh yang sudah dijaga

Pusat Usul Qanun KKR Aceh Dicabut, Kontras: Pemerintah RI Khianati Semangat Perdamaian Read More »

KontraS Aceh Kritisi Hadirnya Tim PPHAM: Dengan Penyelesaian Non-Yudisial, Apakah Hak Korban Akan Terpenuhi?

Hadirnya atau pembentukan tim Penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM (PPHAM) berat di masa lalu mendapat kritisi dari banyak pihak. Keppres nomor 17 Tahun 2022 ini hanya melakukan penyelesaian non-yudisial secara tidak langsung penyelesaian tanpa mekanisme hukum. Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna mengatakan, penyelesaian non-yudisial berarti penyelesaian tanpa mekanisme hukum. Menurutnya, sebenarnya jika berbicara hak atas korban,

KontraS Aceh Kritisi Hadirnya Tim PPHAM: Dengan Penyelesaian Non-Yudisial, Apakah Hak Korban Akan Terpenuhi? Read More »

Catatan Kritis KontraS Aceh Terhadap PPHAM

Dalam dinamikanya, pembentukan tim ini menuai polemik. KontraS Aceh mengamati, sejak proses penyusunan materi yang tampak tergesa-gesa, minimnya partisipasi publik dalam pembentukannya, hingga substansi pasal per pasal dalam Keppres ini dinilai sangat berpotensi melanggengkan impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM di Indonesia. “Dari beberapa kejanggalan ini, maka patut dipertanyakan motif dan latar belakang dari pembentukan Keppres

Catatan Kritis KontraS Aceh Terhadap PPHAM Read More »

21 Tahun Seusai Tragedi HAM di Beutong Ateuh, Trauma Belum Lekang di Benak Warga

Lantunan azan magrib sayup terdengar dari kejauhan, kami berhenti pada sebuah pondok di atas bukit menghadap jurang. Di tengah guyuran hujan, dingin merambat bersama kabut tipis. Jarak pandang kian terbatas, cahaya lampu terlihat samar dari permukiman penduduk di wilayah Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Tepat pukul 18.45 WIB, ponsel saya berdering. Si

21 Tahun Seusai Tragedi HAM di Beutong Ateuh, Trauma Belum Lekang di Benak Warga Read More »