Lan

CATATAN KRITIS KINERJA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) ACEH PERIODE 2022-2027

Lembar Evaluasi Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penguatan Kelembagaan KKR Aceh TERUNGKAPNYA kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berjamaah oleh Komisioner KKR Aceh periode 2022-2027 bersama perangkat kerjanya, menimbulkan sengkarut di kalangan publik Aceh. Perbuatan tercela tersebut, rupanya bukan persoalan tunggal dalam lembaga ini. Menjelang dua tahun masa kerja di periode kedua ini, Komisoner …

CATATAN KRITIS KINERJA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) ACEH PERIODE 2022-2027 Selengkapnya »

[RILIS] KontraS Aceh Kecam Pengepungan Rumah Abu Kamil oleh Aparat Keamanan

Sabtu (27 Mei 2023) pukul 7 pagi, puluhan aparat kepolisian bersenjata lengkap dikabarkan telah mengepung paksa rumah salah satu warga Gampong Blang Meurandeh, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, yakni kediaman Abu Kamil. Menurut sumber lapangan KontraS Aceh, polisi beralasan pengepungan ini bagian dari upaya pencarian terhadap buron (DPO) kasus narkoba. Namun, diduga aparat kepolisian …

[RILIS] KontraS Aceh Kecam Pengepungan Rumah Abu Kamil oleh Aparat Keamanan Selengkapnya »

Catatan Akhir Tahun 2022 KontraS Aceh

Sepanjang tahun 2022, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menyoroti sejumlah persoalan berkaitan dengan penerapan Hak Asasi Manusia di Aceh. Beberapa isu telah menjadi concern, di antaranya upaya mendorong penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, reformasi sektor keamanan, penanganan pengungsi luar negeri, praktik keberagaman di Aceh serta advokasi Qanun Jinayat. Adapun …

Catatan Akhir Tahun 2022 KontraS Aceh Selengkapnya »

“Jaringan Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia Memberikan Apresiasi Atas Penanganan Tahap Awal Penerimaan Kedatangan Pengungsi Rohingya di Aceh Besar”

Jaringan masyarakat sipil pemerhati isu pengungsi dan pencari suaka di Indonesia mengapresiasi penerimaan dan penanganan tahap awal atas kedatangan pengungsi Rohingya di wilayah Aceh. Senin (26/12), masyarakat Aceh, khususnya Aceh Besar dan Pidie, kembali menerima kedatangan kapal yang membawa pengungsi Rohingya yang telah lama terombang-ambing di laut. Kapal tersebut membawa setidaknya 174 pengungsi Rohingya dengan …

“Jaringan Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia Memberikan Apresiasi Atas Penanganan Tahap Awal Penerimaan Kedatangan Pengungsi Rohingya di Aceh Besar” Selengkapnya »

Kantor PA Dikepung, KontraS Aceh: Aparat Tidak Punya Sensitifitas

Jelang milad GAM ke-46 yang jatuh saban 4 Desember, aparat kepolisian Polda Aceh mengerahkan ribuan personelnya untuk mengamankan sejumlah kegiatan yang terkait dengan peringatan tersebut. Kemarin, Sabtu 3 Desember 2022, aparat bahkan turut berjaga-jaga di Kantor Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh di kawasan Batoh, Banda Aceh. Penjagaan ini memicu kontroversi. Kepolisian berdalih dengan menyebut …

Kantor PA Dikepung, KontraS Aceh: Aparat Tidak Punya Sensitifitas Selengkapnya »

Darurat untuk Penanganan Pengungsi Rohingya di Depan Kantor Bupati Aceh Utara (Perpres tak Dihormati, Pengungsi dari Luar Negeri tak Terlindungi)

(Jakarta, 24 November 2022) Jaringan Masyarakat Sipil mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda Aceh Utara, Pemda Aceh Timur, dan Pemda Lhokseumawe) untuk memprioritaskan penampungan sementara bagi 110 orang Pengungsi Rohingya. Ratusan pengungsi Rohingya termasuk anak-anak terkatung-katung setelah Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah kembali saling lempar tanggung jawab. Masyarakat lokal yang dibiarkan menolong pengungsi dari …

Darurat untuk Penanganan Pengungsi Rohingya di Depan Kantor Bupati Aceh Utara (Perpres tak Dihormati, Pengungsi dari Luar Negeri tak Terlindungi) Selengkapnya »

KontraS Aceh Kritisi Hadirnya Tim PPHAM: Dengan Penyelesaian Non-Yudisial, Apakah Hak Korban Akan Terpenuhi?

Hadirnya atau pembentukan tim Penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM (PPHAM) berat di masa lalu mendapat kritisi dari banyak pihak. Keppres nomor 17 Tahun 2022 ini hanya melakukan penyelesaian non-yudisial secara tidak langsung penyelesaian tanpa mekanisme hukum. Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna mengatakan, penyelesaian non-yudisial berarti penyelesaian tanpa mekanisme hukum. Menurutnya, sebenarnya jika berbicara hak atas korban, …

KontraS Aceh Kritisi Hadirnya Tim PPHAM: Dengan Penyelesaian Non-Yudisial, Apakah Hak Korban Akan Terpenuhi? Selengkapnya »

Pemuda Aceh Singkil Bicarakan Toleransi Bersama Lintas Organisasi di Banda Aceh

Sedikitnya enam orang perwakilan pemuda lintas agama dari Kabupat en Aceh Singkil bertemu dengan sejumlah kalangan, dari Civil Society Organization (CSO), organisasi mahasiswa islam, hingga perwakilan pemuda gereja di Banda Aceh. Pertemuan secara terpisah ke masing-masing kelompok muda ini berlangsung selama dua hari, yakni Senin hingga Selasa, 24-25 Oktober 2022, di kantor Komisi Untuk Orang …

Pemuda Aceh Singkil Bicarakan Toleransi Bersama Lintas Organisasi di Banda Aceh Selengkapnya »

Catatan Kritis KontraS Aceh Terhadap PPHAM

Dalam dinamikanya, pembentukan tim ini menuai polemik. KontraS Aceh mengamati, sejak proses penyusunan materi yang tampak tergesa-gesa, minimnya partisipasi publik dalam pembentukannya, hingga substansi pasal per pasal dalam Keppres ini dinilai sangat berpotensi melanggengkan impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM di Indonesia. “Dari beberapa kejanggalan ini, maka patut dipertanyakan motif dan latar belakang dari pembentukan Keppres …

Catatan Kritis KontraS Aceh Terhadap PPHAM Selengkapnya »

KontraS Aceh Sampaikan Usulan Draft Qanun Penanganan Pengungsi ke DPRA

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh secara resmi menyerahkan draft/rancangan qanun tentang penanganan pengungsi luar negeri di Aceh kepada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), di ruang kerja Banleg DPRA, Selasa 27 September 2022. Ikut hadir dalam kesempatan itu, Ketua Badan Legislasi DPRA Mawardi M beserta wakilnya Khairil Syahrial, juga …

KontraS Aceh Sampaikan Usulan Draft Qanun Penanganan Pengungsi ke DPRA Selengkapnya »

id_IDID