Sejak November 2023, berlabuhnya kapal-kapal yang berisi ratusan pengungsi etnis Rohingya di Aceh, Indonesia secara beruntun menjadi sorotan publik. Dalam catatan KontraS Aceh, kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia saat ini sudah yang ke 39 kalinya. Kapal yang membawa pengungsi pertama kali mendarat pada tanggal 7 Januari 2009, yang saat itu dikenal sebagai manusia perahu. Barulah […]
Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar sidang paripurna untuk meresmikan peluncuran Laporan Temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Selasa (12 Desember 2023) di ruang sidang istimewa DPRA, pukul 17.00 WIB. Laporan temuan tersebut merupakan bagian dari hasil kerja pengungkapan kebenaran yang telah dilakukan KKR Aceh selama periode 2016-2021 lalu. Laporan tersebut
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, aktivis, mahasiswa dan berbagai latar belakang mengecam keras proses kriminalisasi yang terus berjalan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Selama kurang lebih tujuh bulan sidang ini berlangsung, publik disuguhkan fenomena yang menempatkan aktivis dan pembela HAM sebagai musuh negara dan
Menanggapi laporan media bahwa sekitar 247 orang Rohingya terapung di perairan Aceh setelah mencoba mendarat, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan: “Gagalnya pendaratan ratusan pengungsi Rohingya merupakan sebuah kemunduran besar bagi Indonesia, di mana masyarakat sebelumnya telah menunjukkan kemurahan hati dan rasa kemanusiaan terhadap mereka yang tengah mencari keselamatan melalui perjalanan laut dengan
Selamatkan pengungsi Rohingya yang terombang-ambing Read More »
(17 November 2023) Janji kemanusiaan diabaikan. Penolakan berlabuh terhadap satu kapal yang mengangkut sekitar 249 orang Pengungsi Rohingya (belum bisa dikonfirmasi jumlah tepatnya) terjadi di Desa Pulo Pineung Meunasah Dua, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen pada dini hari, 16 November 2023. Implementasi Peraturan Presiden tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Perpres 125/2016) kembali dipertanyakan.
Mempertanyakan Janji Kemanusiaan Indonesia Bagi Pengungsi Rohingya Read More »
Menyikapi ratusan imigran Rohingya yang tiba di Aceh dalam beberapa hari terakhir, KontraS Aceh mendesak pemerintah, terutama Pemerintah Kabupaten Bireuen agar memberikan pertolongan dengan mendaratkan para pengungsi yang berada dalam kondisi memprihantinkan. Apalagi mereka nyaris sebulan terombang-ambing di lautan. Di sisi lain, KontraS Aceh juga telah berulang kali menyampaikan tidak adanya mekanisme komprehensif yang seharusnya
The International Coalition of Sites of Conscience (ICSC), the Global Initiative for Justice, Truth and Reconciliation (GIJTR), Asia Justice and Rights (AJAR), and Cross-Cultural Foundation (CrCF) co-organized the International Summit on “Bringing Community Initiatives: Strengthening Sustaining Peace and Guarantees of Non-Recurrence in the Asia Pacific Region,” in Bangkok, Thailand from 12-14 October 2023. Its purpose
(25 Oktober 2023) Pemerintah harus menjamin penyelamatan pengungsi Rohingya yang masuk perairan Indonesia. Organisasi masyarakat sipil pemerhati isu pengungsi dan pencari suaka di Indonesia mendesak pemerintah Indonesia untuk menghargai hak – hak pengungsi berdasarkan hukum baik lokal, nasional dan internasional. Desakan ini dilandasi dari tindakan pemerintah kota Lhokseumawe dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI
Pemerintah saat ini sedang merumuskan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Ranperpres PKUB) untuk mengganti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat (PBM). Perpres PKUB diharapkan bisa memperbaiki PBM Pendirian
Ini Catatan Kritis Ranperpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Read More »
Siaran Pers dalam Rangka Memperingati Hari Anti Penghilangan Paksa Jakarta, 30 Agustus 2023 – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa perlu dilaksanakan tahun ini oleh DPR-RI sebagai jaminan ketidakberulangan tindak penghilangan paksa. Namun, setelah perjalanan panjang sejak 2010 ditandatanganinya Konvensi, RUU ini mandek dan belum kunjung mendapatkan lampu hijau pengesahan
Jl. Mujur No. 98A Gp Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, Prov Aceh – Indonesia, 23239, Telp. +62 651-40625
Copyright © 2024 KontraS Aceh