Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana
Klaim Presiden Prabowo pemulihan bencana di Aceh hampir 100 persen dan warga tidak lagi di tenda adalah upaya sistemis pemerintahan Prabowo membohongi dan mempertegas ketidakmampuan pemerintah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir dan longsor di Aceh.
Upaya sistemis pembohongan publik oleh pemerintahan Prabowo sudah dilakukan sejak dua pekan pertama banjir dan longsor terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Mulai dari klaim Indonesia mampu tangani bencana Sumatra, hingga terbaru Prabowo klaim pemulihan di Aceh hampir 100 persen dan warga tidak lagi di tenda pengungsian.
Kami menilai, klaim Prabowo tersebut bukan persoalan teknis akibat tidak mendapatkan informasi yang utuh. Klaim itu adalah upaya Prabowo membohongi publik untuk menutupi klaim-klaim “kesuksesan” rezimnya dalam penanganan bencana ekologis Sumatra yang kadung tersebar luas. Dan, pola itu akan terus terjadi ke depan meskipun realitasnya selalu jauh dari kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Struktur pemerintahan bergerak bersama-sama menyiapkan dan membuat narasi kepada publik luas bahwa kondisi di Aceh hampir pulih 100 persen. Bahkan pada kunjungan Prabowo untuk Shalat Idul Fitri di Aceh Tamiang, masyarakat dipaksa untuk keluar dari tenda pengungsi dan pembongkaran tenda pengungsian hanya agar kondisi di Aceh Tamiang kelihatan pulih.
Upaya terstruktur pemerintahan Prabowo membohongi publik semakin memperjelas ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan percepatan pemulihan pasca bencana ekologis Sumatra di Aceh.
Penyambutan Prabowo di Aceh Tamiang tersebut cukup jelas, alih-alih mempercepat pembangunan hunian sementara untuk menyambut lebaran sebagai mana janji pemerintah, pengurus negara malah memaksa masyarakat korban keluar dari tenda pengungsian di saat hunian sementara belum merata di dapatkan oleh masyarakat korban. Tindakan seperti itu sangat merugikan masyarakat korban.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi belum berdampak besar mengingat Satgas tersebut hanya besar kekuasaan tapi tidak bisa melakukan eksekusi karena kewenangannya ada di tiap kementerian. Satuan Tugas Pemantauan DPR RI juga tidak berjalan dalam melakukan pemantauan proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Satuan Tugas Pemantauan ini memiliki kewajiban untuk mempertanyakan klaim Prabowo soal pemulihan bencana di Aceh hampir 100 persen, karena klaim tersebut sangat jauh dari kondisi di lapangan. Atau jangan-jangan Satuan Tugas Pemantauan malah tidak melakukan pemantauan. Ini harus dikritisi.
Kami perlu mempertegas bahwa masih banyak masyarakat Aceh yang belum dapat kembali ke rumahnya, belum mendapatkan hunian sementara, dan masih banyak masyarakat yang tinggal seadanya di tenda-tenda pengungsian.
Fasilitas umum juga masih belum pulih total, sekolah masih rusak dan tertimbun longsor sehingga memaksa anak sekolah untuk belajar di tenda pengungsian maupun di runtuhan sekolahnya.
Terakhir, kami mendesak Prabowo agar menetapkan bencana ekologis Sumatra sebagai bencana nasional mengingat dampak kerusakan rumah, lahan pencaharian masyarakat, dan fasilitas umum yang begitu besar dan luas terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Penetapan bencana nasional masih sangat relevan untuk percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ekologis Sumatra yang sedang dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Banda Aceh, 23 Maret 2026
Alfian | Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
Rahmad Maulidin | LBH Banda Aceh
Reza Munawir | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh
Syahrul | Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI)
Reza Idria | International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS)
Azharul Husna | KontraS Aceh