Publikasi

Siaran Pers: Kolaborasi Jadi Kunci Cegah Ujaran Kebencian di Pilkada Aceh 2024

Kolaborasi antara media hingga organisasi masyarakat sipil menjadi strategi kunci untuk mencegah ujaran kebencian dalam Pilkada Aceh 2024. Hal ini mengemuka dalam diskusi terpumpun yang berlangsung di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Sabtu (23/11/2024) pagi. Diskusi bertema Mencegah Ujaran Kebencian di Pilkada Aceh 2024 tersebut menghadirkan pemantik diskusi Azharul Husna (Koordinator KontraS Aceh) […]

Siaran Pers: Kolaborasi Jadi Kunci Cegah Ujaran Kebencian di Pilkada Aceh 2024 Read More »

Siaran Pers: Tidak Ada Pernyataan Resmi KontraS Aceh Terkait Ancaman Pembunuhan Relawan Pilkada

KontraS Aceh menyatakan tidak pernah menerbitkan siaran pers mengenai tanggapan terhadap ancaman pembunuhan terhadap relawan salah satu paslon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung dalam kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024 nanti. Adapun penyebaran rilis yang mengatasnamankan Kontras Aceh tersebut menurut kami merupakan tindakan yang mencoreng kebebasan pers serta tidak etis

Siaran Pers: Tidak Ada Pernyataan Resmi KontraS Aceh Terkait Ancaman Pembunuhan Relawan Pilkada Read More »

Rekomendasi OMS Aceh Terkait Surat Kemendagri

Banda Aceh, 12 November 2024 Respons Koalisi Masyarakat Sipil Aceh atas Surat Kemendagri No. 100.2.1.6/9049/OTDA perihal tanggapan atas fasilitasi rancangan Qanun Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh No. 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) adalah mekanisme keadilan transisi yang ada di Aceh pasca perdamaian. KKR Aceh

Rekomendasi OMS Aceh Terkait Surat Kemendagri Read More »

Kemendagri Minta Aceh Cabut Qanun KKR, Pusat Khianati Semangat Damai

Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna, mengkritik usulan pemerintah pusat melalui Kemendagri yang meminta Pemerintah Aceh mencabut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).    Menurut Husna, usulan dari Kemendagri itu sama halnya dengan mengkhianati semangat perdamaian Aceh yang sudah dijaga

Kemendagri Minta Aceh Cabut Qanun KKR, Pusat Khianati Semangat Damai Read More »

Pusat Usul Qanun KKR Aceh Dicabut, Kontras: Pemerintah RI Khianati Semangat Perdamaian

Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna mengkritik usulan pemerintah pusat melalui Kemendagri yang meminta Pemerintah Aceh mencabut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).   Menurut Husna, usulan dari Kemendagri itu sama halnya dengan mengkhianati semangat perdamaian Aceh yang sudah dijaga

Pusat Usul Qanun KKR Aceh Dicabut, Kontras: Pemerintah RI Khianati Semangat Perdamaian Read More »

Rilis Bersama: Pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra adalah Manipulasi Kebenaran dan Upaya Menghapus Pengakuan dan Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM

Sejumlah lembaga dan individu dalam pernyataan bersama ini, mengecam pernyataan yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Berdasarkan pemberitaan di media yang kami dapatkan, terdapat dua pernyataan bermasalah yang disampaikannya. Pada 20 Oktober 2024, ia menyampaikan bahwa ia tengah menunggu arahan dari Presiden dalam kaitannya

Rilis Bersama: Pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra adalah Manipulasi Kebenaran dan Upaya Menghapus Pengakuan dan Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Read More »

Akhiri Praktik Penghilangan Paksa: Sahkan RUU Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa Sekarang Juga!

Sejak 2011, 30 Agustus ditetapkan sebagai Hari Korban Penghilangan Orang secara Paksa Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peringatan ini diciptakan sebagai pengingat masyarakat dunia untuk memerangi kejahatan penghilangan orang secara paksa di berbagai negara. Selain itu, peringatan ini bertujuan menarik perhatian masyarakat dunia untuk terus mempertanyakan nasib orang-orang yang dihilangkan secara paksa. Di Indonesia, praktik

Akhiri Praktik Penghilangan Paksa: Sahkan RUU Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa Sekarang Juga! Read More »

19 Tahun Berlalu, Di mana Komitmen Negara dalam Menerapkan Isi MoU Helsinki?

Perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki adalah kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Aceh selama 1976-2005, MoU Helsinki mengatur pembentukan Pengadilan HAM untuk Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di

19 Tahun Berlalu, Di mana Komitmen Negara dalam Menerapkan Isi MoU Helsinki? Read More »

26 Tahun Pasca Pencabutan Status DOM Aceh, Keadilan bagi Korban Masih dalam Angan-angan

Pada 7 Agustus 1998 silam, status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh resmi dicabut. Operasi militer yang telah berlangsung sejak Juli 1989 ini telah menyebabkan terjadinya banyak peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan nama resmi “Operasi Jaring Merah”, operasi militer ini ditujukan sebagai respon terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Akan tetapi, pada kenyataannya, aparat

26 Tahun Pasca Pencabutan Status DOM Aceh, Keadilan bagi Korban Masih dalam Angan-angan Read More »