Pelanggaran HAM

Upaya Sistemis Pemerintahan Prabowo Membohongi Publik Memperjelas Ketidakmampuan Pemerintah Melakukan Pemulihan Pasca Bencana Ekologis Sumatra

Tinggalkan Komentar / Publikasi, Siaran Pers /

Dok. Lokasi pengungsian di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. [Ist] Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Klaim Presiden Prabowo pemulihan bencana di Aceh hampir 100 persen dan warga tidak lagi di tenda adalah upaya sistemis pemerintahan Prabowo membohongi dan mempertegas ketidakmampuan pemerintah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir dan longsor di Aceh. Upaya […]

Upaya Sistemis Pemerintahan Prabowo Membohongi Publik Memperjelas Ketidakmampuan Pemerintah Melakukan Pemulihan Pasca Bencana Ekologis Sumatra Read More »

Dua Dekade Damai Korban Pelanggaran HAM Tuntut Keadilan

Tinggalkan Komentar / Publikasi, Siaran Pers /

Penyerahan Rekomendasi Perwakilan Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM 16 Kabupaten Kota di Aceh (Dok. KontraS Aceh) Kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia sudah berjalan dua Dekade, Ada harapan yang kuat untuk terus merawat perdamaian, Namun ada salah satu, masalah yang dianggap belum teratasi, yakni keadilan bagi Korban Pelanggaran HAM Aceh.

Dua Dekade Damai Korban Pelanggaran HAM Tuntut Keadilan Read More »

Separuh Badan di Dalam: KKR Aceh dan Peran Kelompok Masyarakat Sipil Periode Pertama (2016-2021)

Tinggalkan Komentar / Dokumen, Publikasi /

Laporan penelitian ini berbicara tentang peran kelompok masyarakat sipil di Indonesia, terutama Aceh, dalam mendampingi perjalanan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Penelitian ini, yang diselenggarakan bersama KontraS Aceh dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dengan mendapat dukungan dari Yayasan Tifa dan Brot für die Welt (BFDW), bertujuan untuk memetakan peran kelompok masyarakat sipil

Separuh Badan di Dalam: KKR Aceh dan Peran Kelompok Masyarakat Sipil Periode Pertama (2016-2021) Read More »

Pengelolaan Memorial Rumoh Geudong Harus Libatkan Komunitas Korban dan Masyarakat

Tinggalkan Komentar / Pelanggaran HAM Masa Lalu, Siaran Pers /

keberadaan situs penyiksaan Rumoh Geudong penting dilihat sebagai bukti pelanggaran HAM berat di masa lalu yang harus diakui oleh negara. Namun di sisi lain, pihaknya juga menegaskan beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam proses peresmian Memorial Living Park ini untuk memastikan pemenuhan hak korban secara komprehensif. Azharul Husna Banda Aceh, 15 Januari 2025 –

Pengelolaan Memorial Rumoh Geudong Harus Libatkan Komunitas Korban dan Masyarakat Read More »

19 Tahun Berlalu, Di mana Komitmen Negara dalam Menerapkan Isi MoU Helsinki?

Tinggalkan Komentar / Pelanggaran HAM Masa Lalu, Publikasi, Siaran Pers /

Perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki adalah kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Aceh selama 1976-2005, MoU Helsinki mengatur pembentukan Pengadilan HAM untuk Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di

19 Tahun Berlalu, Di mana Komitmen Negara dalam Menerapkan Isi MoU Helsinki? Read More »

Hentikan Proyek Living Park di Atas Reruntuhan Rumoh Geudong: Temuan Tulang Belulang Manusia Mencerminkan Minimnya Penanganan Sensitif dan Bermartabat Bagi Korban Pelanggaran HAM di Aceh

Tinggalkan Komentar / Pelanggaran HAM Masa Lalu, Publikasi, Siaran Pers /

25 Maret 2024 – Kami, organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam pernyataan ini menyesalkan adanya upaya pengabaian penemuan tulang belulang manusia dalam pembangunan living park di atas reruntuhan Rumoh Geudong, salah satu situs pelanggaran HAM berat di Kabupaten Pidie, Aceh. Kami mendesak Pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret menjamin martabat korban dan keluarga korban di Aceh.

Hentikan Proyek Living Park di Atas Reruntuhan Rumoh Geudong: Temuan Tulang Belulang Manusia Mencerminkan Minimnya Penanganan Sensitif dan Bermartabat Bagi Korban Pelanggaran HAM di Aceh Read More »

Rilis Pers: Tolak Tanda Kehormatan dan Adili Para Jenderal Penjahat Kemanusiaan

Tinggalkan Komentar / Publikasi, Siaran Pers /

Presiden Jokowi Beri Penganugerahan Bintang 4 kepada Prabowo Subianto. (Suara) Pada 28 Februari 2024, Presiden Joko Widodo akan memberikan kenaikan pangkat kehormatan Jenderal Tentara Nasional Indonesia kepada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Gelar serupa pernah disematkan kepada sejumlah purnawirawan TNI yang sempat menjabat menteri. Mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Binsar Pandjaitan, Agum Gumelar, A.M.

Rilis Pers: Tolak Tanda Kehormatan dan Adili Para Jenderal Penjahat Kemanusiaan Read More »