Banda Aceh, 12 November 2024 Respons Koalisi Masyarakat Sipil Aceh atas Surat Kemendagri No. 100.2.1.6/9049/OTDA perihal tanggapan atas fasilitasi rancangan Qanun Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh No. 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) adalah mekanisme keadilan transisi yang ada di Aceh pasca perdamaian. KKR Aceh […]
Rekomendasi OMS Aceh Terkait Surat Kemendagri Read More »
Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna, mengkritik usulan pemerintah pusat melalui Kemendagri yang meminta Pemerintah Aceh mencabut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Menurut Husna, usulan dari Kemendagri itu sama halnya dengan mengkhianati semangat perdamaian Aceh yang sudah dijaga
Kemendagri Minta Aceh Cabut Qanun KKR, Pusat Khianati Semangat Damai Read More »
Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna mengkritik usulan pemerintah pusat melalui Kemendagri yang meminta Pemerintah Aceh mencabut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Menurut Husna, usulan dari Kemendagri itu sama halnya dengan mengkhianati semangat perdamaian Aceh yang sudah dijaga
Pusat Usul Qanun KKR Aceh Dicabut, Kontras: Pemerintah RI Khianati Semangat Perdamaian Read More »
(8 November2024) Saling lempar tanggung jawab isu pengungsi dari luar negeri yang selama ini hanya berada di tataran naratif, kini terjadi secara tindakan. Pada 6 November 2024. Pemerintah Daerah Aceh Selatan mengangkut 152 pengungsi, yang juga terdiri dari 3 perempuan hamil serta lebih dari 80-an anak-anak dan perempuan, menggunakan truk ke Banda Aceh untuk meminta
48 Jam Pengungsi Rohingya Ditahan di Atas Truk oleh Pemerintah Indonesia Read More »
Sejumlah lembaga dan individu dalam pernyataan bersama ini, mengecam pernyataan yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Berdasarkan pemberitaan di media yang kami dapatkan, terdapat dua pernyataan bermasalah yang disampaikannya. Pada 20 Oktober 2024, ia menyampaikan bahwa ia tengah menunggu arahan dari Presiden dalam kaitannya
(18 Oktober 2024) SUAKA dan Kontras Aceh mendorong pemangku kepentingan terkait untuk melakukan upaya penyelamatan cepat kepada satu kapal yang diduga adalah membawa pengungsi Rohingya yang terombang ambing di perairan Aceh Selatan. Terlihat situasi terlihat adanya 1 orang yang telah meninggal serta sejumlah orang terduga pengungsi yang berada dalam sebuah kapal. Lokasi kapal tersebut saat
Rilis Media: Penemuan Terduga Kapal Mengapung Rohingya di Perairan Indonesia Read More »
Sejak 2011, 30 Agustus ditetapkan sebagai Hari Korban Penghilangan Orang secara Paksa Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peringatan ini diciptakan sebagai pengingat masyarakat dunia untuk memerangi kejahatan penghilangan orang secara paksa di berbagai negara. Selain itu, peringatan ini bertujuan menarik perhatian masyarakat dunia untuk terus mempertanyakan nasib orang-orang yang dihilangkan secara paksa. Di Indonesia, praktik
Perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki adalah kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Aceh selama 1976-2005, MoU Helsinki mengatur pembentukan Pengadilan HAM untuk Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di
19 Tahun Berlalu, Di mana Komitmen Negara dalam Menerapkan Isi MoU Helsinki? Read More »
Pada 7 Agustus 1998 silam, status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh resmi dicabut. Operasi militer yang telah berlangsung sejak Juli 1989 ini telah menyebabkan terjadinya banyak peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan nama resmi “Operasi Jaring Merah”, operasi militer ini ditujukan sebagai respon terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Akan tetapi, pada kenyataannya, aparat
26 Tahun Pasca Pencabutan Status DOM Aceh, Keadilan bagi Korban Masih dalam Angan-angan Read More »
Jl. Mujur No. 98A Gp Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, Prov Aceh – Indonesia, 23239, Telp. +62 651-40625
Copyright © 2024 KontraS Aceh
