Publikasi

Pusat Usul Qanun KKR Aceh Dicabut, Kontras: Pemerintah RI Khianati Semangat Perdamaian

Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna mengkritik usulan pemerintah pusat melalui Kemendagri yang meminta Pemerintah Aceh mencabut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).   Menurut Husna, usulan dari Kemendagri itu sama halnya dengan mengkhianati semangat perdamaian Aceh yang sudah dijaga […]

Pusat Usul Qanun KKR Aceh Dicabut, Kontras: Pemerintah RI Khianati Semangat Perdamaian Read More »

Rilis Bersama: Pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra adalah Manipulasi Kebenaran dan Upaya Menghapus Pengakuan dan Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM

Sejumlah lembaga dan individu dalam pernyataan bersama ini, mengecam pernyataan yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Berdasarkan pemberitaan di media yang kami dapatkan, terdapat dua pernyataan bermasalah yang disampaikannya. Pada 20 Oktober 2024, ia menyampaikan bahwa ia tengah menunggu arahan dari Presiden dalam kaitannya

Rilis Bersama: Pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra adalah Manipulasi Kebenaran dan Upaya Menghapus Pengakuan dan Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Read More »

Akhiri Praktik Penghilangan Paksa: Sahkan RUU Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa Sekarang Juga!

Sejak 2011, 30 Agustus ditetapkan sebagai Hari Korban Penghilangan Orang secara Paksa Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peringatan ini diciptakan sebagai pengingat masyarakat dunia untuk memerangi kejahatan penghilangan orang secara paksa di berbagai negara. Selain itu, peringatan ini bertujuan menarik perhatian masyarakat dunia untuk terus mempertanyakan nasib orang-orang yang dihilangkan secara paksa. Di Indonesia, praktik

Akhiri Praktik Penghilangan Paksa: Sahkan RUU Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa Sekarang Juga! Read More »

19 Tahun Berlalu, Di mana Komitmen Negara dalam Menerapkan Isi MoU Helsinki?

Perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki adalah kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Aceh selama 1976-2005, MoU Helsinki mengatur pembentukan Pengadilan HAM untuk Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di

19 Tahun Berlalu, Di mana Komitmen Negara dalam Menerapkan Isi MoU Helsinki? Read More »

26 Tahun Pasca Pencabutan Status DOM Aceh, Keadilan bagi Korban Masih dalam Angan-angan

Pada 7 Agustus 1998 silam, status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh resmi dicabut. Operasi militer yang telah berlangsung sejak Juli 1989 ini telah menyebabkan terjadinya banyak peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan nama resmi “Operasi Jaring Merah”, operasi militer ini ditujukan sebagai respon terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Akan tetapi, pada kenyataannya, aparat

26 Tahun Pasca Pencabutan Status DOM Aceh, Keadilan bagi Korban Masih dalam Angan-angan Read More »

25 Tahun Peristiwa Teungku Bantaqiyah: Penuhi Hak Pemulihan Korban, Hentikan Upaya Perusakan Lingkungan di Beutong Ateuh!

Pada 25 tahun yang lalu, tepatnya pada 23 Juli 1999, terjadi peristiwa pembantaian seorang ulama bernama Teungku (Tgk.) Bantaqiyah dan para santrinya oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Dalam peristiwa ini, TNI menggunakan kekerasan terhadap warga sipil secara serampangan, suatu pola yang masih terjadi hingga hari ini. Pembantaian

25 Tahun Peristiwa Teungku Bantaqiyah: Penuhi Hak Pemulihan Korban, Hentikan Upaya Perusakan Lingkungan di Beutong Ateuh! Read More »

Berikut Respons KontraS Aceh Terkait Tingginya Kasus Kekerasan Seksual di Aceh

KontraS Aceh pada Senin (15/7/2024) merespons informasi yang memuat data terkait tingginya kekerasan seksual (KS) di Aceh. Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna mengatakan, angka yang terlihat bisa jadi jauh dari angka sebenarnya karena kekerasan seksual umumnya adalah fenomena gunung es.   “Kami percaya, korban sesungguhnya jauh lebih banyak,” kata dia.   Kekerasan seksual yang tinggi

Berikut Respons KontraS Aceh Terkait Tingginya Kasus Kekerasan Seksual di Aceh Read More »

Organisasi Masyarakat Sipil Serahkan Temuan Situs Penyiksaan Aceh ke KKR, Desak Pelestarian Situs Sejarah Konflik

Banda Aceh, Indonesia, 26 Juni 2024 – Asia Justice and Rights, LBH Banda Aceh, KontraS Aceh, dan Yayasan PASKA Aceh hari ini menyerahkan dokumen submisi ketiga terkait penyiksaan kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh). Dokumen ini berisi informasi 161 titik situs penyiksaan di Aceh selama periode 1976-2005 dan diserahkan bertepatan dengan Hari Internasional

Organisasi Masyarakat Sipil Serahkan Temuan Situs Penyiksaan Aceh ke KKR, Desak Pelestarian Situs Sejarah Konflik Read More »