Surat Terbuka untuk MPR Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Surat Terbuka untuk MPR Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto Read More »
Siaran Pers
Rilis Bersama: Pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra adalah Manipulasi Kebenaran dan Upaya Menghapus Pengakuan dan Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM
Sejumlah lembaga dan individu dalam pernyataan bersama ini, mengecam pernyataan yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Berdasarkan pemberitaan di media yang kami dapatkan, terdapat dua pernyataan bermasalah yang disampaikannya. Pada 20 Oktober 2024, ia menyampaikan bahwa ia tengah menunggu arahan dari Presiden dalam kaitannya
Akhiri Praktik Penghilangan Paksa: Sahkan RUU Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa Sekarang Juga!
Sejak 2011, 30 Agustus ditetapkan sebagai Hari Korban Penghilangan Orang secara Paksa Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peringatan ini diciptakan sebagai pengingat masyarakat dunia untuk memerangi kejahatan penghilangan orang secara paksa di berbagai negara. Selain itu, peringatan ini bertujuan menarik perhatian masyarakat dunia untuk terus mempertanyakan nasib orang-orang yang dihilangkan secara paksa. Di Indonesia, praktik
19 Tahun Berlalu, Di mana Komitmen Negara dalam Menerapkan Isi MoU Helsinki?
Perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki adalah kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Aceh selama 1976-2005, MoU Helsinki mengatur pembentukan Pengadilan HAM untuk Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di
19 Tahun Berlalu, Di mana Komitmen Negara dalam Menerapkan Isi MoU Helsinki? Read More »
26 Tahun Pasca Pencabutan Status DOM Aceh, Keadilan bagi Korban Masih dalam Angan-angan
Pada 7 Agustus 1998 silam, status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh resmi dicabut. Operasi militer yang telah berlangsung sejak Juli 1989 ini telah menyebabkan terjadinya banyak peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan nama resmi “Operasi Jaring Merah”, operasi militer ini ditujukan sebagai respon terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Akan tetapi, pada kenyataannya, aparat
26 Tahun Pasca Pencabutan Status DOM Aceh, Keadilan bagi Korban Masih dalam Angan-angan Read More »
25 Tahun Peristiwa Teungku Bantaqiyah: Penuhi Hak Pemulihan Korban, Hentikan Upaya Perusakan Lingkungan di Beutong Ateuh!
Pada 25 tahun yang lalu, tepatnya pada 23 Juli 1999, terjadi peristiwa pembantaian seorang ulama bernama Teungku (Tgk.) Bantaqiyah dan para santrinya oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Dalam peristiwa ini, TNI menggunakan kekerasan terhadap warga sipil secara serampangan, suatu pola yang masih terjadi hingga hari ini. Pembantaian
Berikut Respons KontraS Aceh Terkait Tingginya Kasus Kekerasan Seksual di Aceh
KontraS Aceh pada Senin (15/7/2024) merespons informasi yang memuat data terkait tingginya kekerasan seksual (KS) di Aceh. Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna mengatakan, angka yang terlihat bisa jadi jauh dari angka sebenarnya karena kekerasan seksual umumnya adalah fenomena gunung es. “Kami percaya, korban sesungguhnya jauh lebih banyak,” kata dia. Kekerasan seksual yang tinggi
Berikut Respons KontraS Aceh Terkait Tingginya Kasus Kekerasan Seksual di Aceh Read More »
Organisasi Masyarakat Sipil Serahkan Temuan Situs Penyiksaan Aceh ke KKR, Desak Pelestarian Situs Sejarah Konflik
Banda Aceh, Indonesia, 26 Juni 2024 – Asia Justice and Rights, LBH Banda Aceh, KontraS Aceh, dan Yayasan PASKA Aceh hari ini menyerahkan dokumen submisi ketiga terkait penyiksaan kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh). Dokumen ini berisi informasi 161 titik situs penyiksaan di Aceh selama periode 1976-2005 dan diserahkan bertepatan dengan Hari Internasional
KontraS Aceh Desak Penyelidikan Transparan Kasus Kematian Warga Diduga Akibat Penganiayaan Anggota Polisi
Peristiwa kematian warga Aceh Utara, SA (51 tahun), menambah daftar panjang kasus kekerasan yang diduga melibatkan anggota kepolisian. Kali ini, menurut pengakuan pihak keluarga korban yang terungkap melalui pemberitaan media, korban ditangkap sejumlah anggota Polres Aceh Utara pada 29 April 2024 terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Saat proses penangkapan tersebut, diduga terjadi tindakan penganiayaan lantaran
Rilis Pers: Ziarah dan Doa Korban Rumoh Geudong Dilarang di Area Rumoh Geudong, Pemenuhan Hak Korban Terhalang
Banda Aceh, 23 April 2024 – Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat Rumoh Geudong kembali mengalami kekecewaan lantaran tak dapat mengakses lokasi Rumoh Geudong di Gampong Bili Aron, Glumpang Tiga, Pidie, Aceh, ketika doa dan ziarah pada Senin (22/4/2024) pagi. Pelaksanaan ziarah dan doa bersama tersebut tidak dapat dilakukan langsung di lokasi bekas