Pelanggaran HAM Masa Lalu
Pengelolaan Memorial Rumoh Geudong Harus Libatkan Komunitas Korban dan Masyarakat
keberadaan situs penyiksaan Rumoh Geudong penting dilihat sebagai bukti pelanggaran HAM berat di masa lalu yang harus diakui oleh negara. Namun di sisi lain, pihaknya juga menegaskan beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam proses peresmian Memorial Living Park ini untuk memastikan pemenuhan hak korban secara komprehensif. Azharul Husna Banda Aceh, 15 Januari 2025 –
Pengelolaan Memorial Rumoh Geudong Harus Libatkan Komunitas Korban dan Masyarakat Read More »
Rilis Bersama: Pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra adalah Manipulasi Kebenaran dan Upaya Menghapus Pengakuan dan Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM
Sejumlah lembaga dan individu dalam pernyataan bersama ini, mengecam pernyataan yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Berdasarkan pemberitaan di media yang kami dapatkan, terdapat dua pernyataan bermasalah yang disampaikannya. Pada 20 Oktober 2024, ia menyampaikan bahwa ia tengah menunggu arahan dari Presiden dalam kaitannya
19 Tahun Berlalu, Di mana Komitmen Negara dalam Menerapkan Isi MoU Helsinki?
Perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki adalah kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Aceh selama 1976-2005, MoU Helsinki mengatur pembentukan Pengadilan HAM untuk Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di
19 Tahun Berlalu, Di mana Komitmen Negara dalam Menerapkan Isi MoU Helsinki? Read More »
26 Tahun Pasca Pencabutan Status DOM Aceh, Keadilan bagi Korban Masih dalam Angan-angan
Pada 7 Agustus 1998 silam, status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh resmi dicabut. Operasi militer yang telah berlangsung sejak Juli 1989 ini telah menyebabkan terjadinya banyak peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan nama resmi “Operasi Jaring Merah”, operasi militer ini ditujukan sebagai respon terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Akan tetapi, pada kenyataannya, aparat
26 Tahun Pasca Pencabutan Status DOM Aceh, Keadilan bagi Korban Masih dalam Angan-angan Read More »
25 Tahun Peristiwa Teungku Bantaqiyah: Penuhi Hak Pemulihan Korban, Hentikan Upaya Perusakan Lingkungan di Beutong Ateuh!
Pada 25 tahun yang lalu, tepatnya pada 23 Juli 1999, terjadi peristiwa pembantaian seorang ulama bernama Teungku (Tgk.) Bantaqiyah dan para santrinya oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Dalam peristiwa ini, TNI menggunakan kekerasan terhadap warga sipil secara serampangan, suatu pola yang masih terjadi hingga hari ini. Pembantaian
Organisasi Masyarakat Sipil Serahkan Temuan Situs Penyiksaan Aceh ke KKR, Desak Pelestarian Situs Sejarah Konflik
Banda Aceh, Indonesia, 26 Juni 2024 – Asia Justice and Rights, LBH Banda Aceh, KontraS Aceh, dan Yayasan PASKA Aceh hari ini menyerahkan dokumen submisi ketiga terkait penyiksaan kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh). Dokumen ini berisi informasi 161 titik situs penyiksaan di Aceh selama periode 1976-2005 dan diserahkan bertepatan dengan Hari Internasional
Rilis Pers: Ziarah dan Doa Korban Rumoh Geudong Dilarang di Area Rumoh Geudong, Pemenuhan Hak Korban Terhalang
Banda Aceh, 23 April 2024 – Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat Rumoh Geudong kembali mengalami kekecewaan lantaran tak dapat mengakses lokasi Rumoh Geudong di Gampong Bili Aron, Glumpang Tiga, Pidie, Aceh, ketika doa dan ziarah pada Senin (22/4/2024) pagi. Pelaksanaan ziarah dan doa bersama tersebut tidak dapat dilakukan langsung di lokasi bekas
Hentikan Proyek Living Park di Atas Reruntuhan Rumoh Geudong: Temuan Tulang Belulang Manusia Mencerminkan Minimnya Penanganan Sensitif dan Bermartabat Bagi Korban Pelanggaran HAM di Aceh
25 Maret 2024 – Kami, organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam pernyataan ini menyesalkan adanya upaya pengabaian penemuan tulang belulang manusia dalam pembangunan living park di atas reruntuhan Rumoh Geudong, salah satu situs pelanggaran HAM berat di Kabupaten Pidie, Aceh. Kami mendesak Pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret menjamin martabat korban dan keluarga korban di Aceh.