Aktual

Respon Organisasi Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi Dan Pencarisuaka di Indonesia Terhadap Indikasi Pencegahan Masuknya Pencarisuaka Asal Rohigya

(25 Oktober 2023) Pemerintah harus menjamin penyelamatan pengungsi Rohingya yang masuk perairan Indonesia. Organisasi masyarakat sipil pemerhati isu pengungsi dan pencari suaka di Indonesia mendesak pemerintah Indonesia untuk menghargai hak – hak pengungsi berdasarkan hukum baik lokal, nasional dan internasional. Desakan ini dilandasi dari tindakan pemerintah kota Lhokseumawe dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI […]

Respon Organisasi Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi Dan Pencarisuaka di Indonesia Terhadap Indikasi Pencegahan Masuknya Pencarisuaka Asal Rohigya Read More »

Catatan Kritis Kinerja Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Periode 2022-2027

Lembar Evaluasi Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penguatan Kelembagaan KKR Aceh TERUNGKAPNYA kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berjamaah oleh Komisioner KKR Aceh periode 2022-2027 bersama perangkat kerjanya, menimbulkan sengkarut di kalangan publik Aceh. Perbuatan tercela tersebut, rupanya bukan persoalan tunggal dalam lembaga ini. Menjelang dua tahun masa kerja di periode kedua ini, Komisioner

Catatan Kritis Kinerja Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Periode 2022-2027 Read More »

Rilis bersama: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Indonesia untuk Memaksimalkan Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), KontraS Aceh, Perkumpulan SUAKA, Amnesty International Indonesia, Yayasan Geutanyoe, dan Sandya Institute mendesak kepada berbagai pihak terkait seperti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk segera memberikan perlindungan yang terbaik bagi para pengungsi Rohingya yang berlabuh di berbagai wilayah di Aceh.

Rilis bersama: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Indonesia untuk Memaksimalkan Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh Read More »

Jaringan Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia Memberikan Apresiasi Atas Penanganan Tahap Awal Penerimaan Kedatangan Pengungsi Rohingya di Aceh Besar

Jaringan masyarakat sipil pemerhati isu pengungsi dan pencari suaka di Indonesia mengapresiasi penerimaan dan penanganan tahap awal atas kedatangan pengungsi Rohingya di wilayah Aceh.   Senin (26/12), masyarakat Aceh, khususnya Aceh Besar dan Pidie, kembali menerima kedatangan kapal yang membawa pengungsi Rohingya yang telah lama terombang-ambing di laut. Kapal tersebut membawa setidaknya 174 pengungsi Rohingya

Jaringan Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia Memberikan Apresiasi Atas Penanganan Tahap Awal Penerimaan Kedatangan Pengungsi Rohingya di Aceh Besar Read More »

KontraS Aceh Desak Pemkot Lhokseumawe Tangani Pengungsi Sesuai Perpres 125/2016

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mendesak Pemerintah Kota Lhokseumawe segera membenahi pola penanganan pengungsi Rohingya, yang saat ini masih ditempatkan di Eks Gedung Imigrasi, Kota Lhokseumawe.   Hal ini merespons pernyataan Kepala Humas Wali Kota Lhokseumawe, Marzuki yang mengatakan pihaknya tidak ikut serta berperan dalam menangani pengungsi saat ini. Dirinya

KontraS Aceh Desak Pemkot Lhokseumawe Tangani Pengungsi Sesuai Perpres 125/2016 Read More »

Darurat untuk Penanganan Pengungsi Rohingya di Depan Kantor Bupati Aceh Utara (Perpres tak Dihormati, Pengungsi dari Luar Negeri tak Terlindungi)

  (Jakarta, 24 November 2022) Jaringan Masyarakat Sipil mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda Aceh Utara, Pemda Aceh Timur, dan Pemda Lhokseumawe) untuk memprioritaskan penampungan sementara bagi 110 orang Pengungsi Rohingya.   Ratusan pengungsi Rohingya termasuk anak-anak terkatung-katung setelah Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah kembali saling lempar tanggung jawab. Masyarakat lokal yang dibiarkan menolong

Darurat untuk Penanganan Pengungsi Rohingya di Depan Kantor Bupati Aceh Utara (Perpres tak Dihormati, Pengungsi dari Luar Negeri tak Terlindungi) Read More »

KontraS Aceh Sampaikan Usulan Draft Qanun Penanganan Pengungsi ke DPRA

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh secara resmi menyerahkan draft/rancangan qanun tentang penanganan pengungsi luar negeri di Aceh kepada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), di ruang kerja Banleg DPRA, Selasa 27 September 2022. Ikut hadir dalam kesempatan itu, Ketua Badan Legislasi DPRA Mawardi M beserta wakilnya Khairil Syahrial, juga

KontraS Aceh Sampaikan Usulan Draft Qanun Penanganan Pengungsi ke DPRA Read More »

Rilis Pers Bersama : Implementasi Perpres Penanganan Pengungsi dan Semangat Kemanusiaan Indonesia Kembali Dipanggil di Aceh

Seruan Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Kolaborasi dan Perlindungan Inklusif Pengungsiyang Terdampar di Aceh.   Warga lokal Aceh kembali menunjukkan nilai-nilai adatnya dalam mewujudkan respon kemanusiaan secara konkrit bagi pengungsi Rohingya yang terdampar. Meski nelayan tidak melaut karena hari Jumat, warga lokal di Desa Kuala Simpang Ulim, Aceh memberi mereka makanan dan minuman dari jarak jauh.

Rilis Pers Bersama : Implementasi Perpres Penanganan Pengungsi dan Semangat Kemanusiaan Indonesia Kembali Dipanggil di Aceh Read More »

KontraS Aceh Desak Plt Gubernur Fasilitasi Penanganan Ratusan Pengungsi Rohingya

Setelah 99 imigran etnis Rohingnya tiba di Aceh Utara pada Juni lalu, kini masyarakat Lhokseumawe kembali menerima sedikitnya 297 pengungsi. Mereka mendarat di Pantai Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Senin dinihari (7/9). Berdasarkan sumber KontraS Aceh di lapangan, terungkap rincian jumlah pengungsi tersebut: laki-laki dewasa 102 orang, anak-anak 14 orang, serta perempuan

KontraS Aceh Desak Plt Gubernur Fasilitasi Penanganan Ratusan Pengungsi Rohingya Read More »