Siaran Pers

DPRA Harus Segera Tetapkan Komisioner KKR Aceh

Hampir sepekan usai Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, telah digelar Komisi I DPRA. Namun, hingga kini tak kunjung ada tanda-tanda kapan nama-nama komisioner baru itu akan diumumkan.   KontraS Aceh, Selasa 7 Desember, telah menerima informasi adanya penundaan pengumuman nama-nama komisioner baru yang akan […]

DPRA Harus Segera Tetapkan Komisioner KKR Aceh Read More »

Manuver Pemulihan oleh Negara tanpa Melibatkan Korban dan Pengungkapan Kebenaran adalah Impunitas

Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL), KontraS Aceh, Yayasan Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh (PASKA) dan KontraS memandang manuver yang dilakukan Negara kembali menempatkan korban sebagai sekadar obyek dengan mengabaikan pelibatan partisipasi korban dalam menyusun agenda penyelesaian Peristiwa Talangsari lewat bantuan sosial yang diklaim sebagai “pemulihan”. Padahal pembangunan infrastruktur yang diterima komunitas Talangsari sudah sepatutnya

Manuver Pemulihan oleh Negara tanpa Melibatkan Korban dan Pengungkapan Kebenaran adalah Impunitas Read More »

International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict

International Day for the Elimination of Sexual Violence in ConflictMyanmar women need safety and accountability 19 June 2021 On this International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict, we call for an immediate end to sexual assaults on women and men of all ethnic groups, and for accountability for the Myanmar military.  

International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict Read More »

Dukung Revisi Qanun Jinayat, KontraS Aceh Siap Beri Hasil Kajian ke DPRA

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mendukung rencana Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk merevisi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.   Revisi yang dimaksud adalah mencabut sejumlah pasal terkait perkara pelecehan seksual terhadap anak. Menurut kajian KontraS Aceh, beberapa pasal dalam Qanun Jinayat sangat lemah dalam beberapa aspek,

Dukung Revisi Qanun Jinayat, KontraS Aceh Siap Beri Hasil Kajian ke DPRA Read More »

Polisi Harus Ungkap Motif Penembakan Warga di Nagan Raya, Saksi Wajib Dilindungi LPSK

Pada hari Kamis, 11 April 2021, Devis Misanov (35), warga Desa Simpang Deli Kilang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang ditembak di kebun sawit miliknya.    Berdasarkan keterangan keluarga korban yang dimuat media, peristiwa penembakan ini terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Pelaku saat itu mendatangi korban, lalu berteriak mengancam akan menembaknya. Korban sempat tidak

Polisi Harus Ungkap Motif Penembakan Warga di Nagan Raya, Saksi Wajib Dilindungi LPSK Read More »

Peluncuran Museum HAM Virtual KontraS Aceh Lorong Ingatan

Banda Aceh – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, menggelar diskusi sekaligus peluncuran Museum Hak Asasi Manusia (HAM) Virtual, Kamis 21 Januari 2021 melalui Zoom Meeting.     Kegiatan diskusi ini menghadirkan pembicara: Ali Nursahid selaku Direktur Program Museum HAM Munir, lalu ada penulis dan peneliti Raisa Kamila, serta Koordinator KontraS

Peluncuran Museum HAM Virtual KontraS Aceh Lorong Ingatan Read More »

Temui Komisi I DPRA, KontraS Minta Segerakan Reparasi Korban Konflik

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh menggelar audiensi ke Komisi I DPR Aceh, Selasa (9/9/2020) di Ruang Badan Musyawarah DPRA. Dalam audiensi tersebut, pihaknya membahas sejumlah isu, diantaranya mengenai reparasi korban konflik, rekonsiliasi akar rumput, Qanun Pertanahan serta penanganan kasus kekerasan seksual di Aceh.

Temui Komisi I DPRA, KontraS Minta Segerakan Reparasi Korban Konflik Read More »

PERNYATAAN BERSAMA: Civicus, Article 19, KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, KontraS and YLBHI

Indonesia: Akademisi berisiko dipenjara karena kritik online terhadap prosedur perekrutan universitas Koalisi kelompok masyarakat sipil nasional dan internasional menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk membatalkan putusan pidana pencemaran nama baik terhadap akademisi Dr. Saiful Mahdi karena hal itu melanggar hak atas kebebasan berekspresi secara online, yang dilindungi oleh hukum nasional serta merupakan kewajiban internasional Indonesia

PERNYATAAN BERSAMA: Civicus, Article 19, KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, KontraS and YLBHI Read More »