Admin KontraS Aceh

KontraS Aceh Kritisi Hadirnya Tim PPHAM: Dengan Penyelesaian Non-Yudisial, Apakah Hak Korban Akan Terpenuhi?

Tinggalkan Komentar / Berita, Pelanggaran HAM Masa Lalu, Publikasi / Admin KontraS Aceh

Hadirnya atau pembentukan tim Penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM (PPHAM) berat di masa lalu mendapat kritisi dari banyak pihak. Keppres nomor 17 Tahun 2022 ini hanya melakukan penyelesaian non-yudisial secara tidak langsung penyelesaian tanpa mekanisme hukum. Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna mengatakan, penyelesaian non-yudisial berarti penyelesaian tanpa mekanisme hukum. Menurutnya, sebenarnya jika berbicara hak […]

KontraS Aceh Kritisi Hadirnya Tim PPHAM: Dengan Penyelesaian Non-Yudisial, Apakah Hak Korban Akan Terpenuhi? Read More »

Pemuda Aceh Singkil Bicarakan Toleransi Bersama Lintas Organisasi di Banda Aceh

Tinggalkan Komentar / Keberagaman / Admin KontraS Aceh

Sedikitnya enam orang perwakilan pemuda lintas agama dari Kabupaten Aceh Singkil bertemu dengan sejumlah kalangan, dari Civil Society Organization (CSO), organisasi mahasiswa Islam, hingga perwakilan pemuda gereja di Banda Aceh. Pertemuan secara terpisah ke masing-masing kelompok muda ini berlangsung selama dua hari, yakni Senin hingga Selasa, 24-25 Oktober 2022, di kantor Komisi Untuk Orang Hilang

Pemuda Aceh Singkil Bicarakan Toleransi Bersama Lintas Organisasi di Banda Aceh Read More »

Catatan Kritis KontraS Aceh Terhadap PPHAM

Tinggalkan Komentar / Berita, Pelanggaran HAM Masa Lalu, Publikasi / Admin KontraS Aceh

Dalam dinamikanya, pembentukan tim ini menuai polemik. KontraS Aceh mengamati, sejak proses penyusunan materi yang tampak tergesa-gesa, minimnya partisipasi publik dalam pembentukannya, hingga substansi pasal per pasal dalam Keppres ini dinilai sangat berpotensi melanggengkan impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM di Indonesia. Dari beberapa kejanggalan ini, maka patut dipertanyakan motif dan latar belakang dari pembentukan

Catatan Kritis KontraS Aceh Terhadap PPHAM Read More »

KontraS Aceh Sampaikan Usulan Draft Qanun Penanganan Pengungsi ke DPRA

Tinggalkan Komentar / Aktual / Admin KontraS Aceh

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh secara resmi menyerahkan draft/rancangan qanun tentang penanganan pengungsi luar negeri di Aceh kepada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), di ruang kerja Banleg DPRA, Selasa 27 September 2022. Ikut hadir dalam kesempatan itu, Ketua Badan Legislasi DPRA Mawardi M beserta wakilnya Khairil Syahrial, juga

KontraS Aceh Sampaikan Usulan Draft Qanun Penanganan Pengungsi ke DPRA Read More »

Kecam Aksi Represif Aparat Keamanan di Aceh Barat, KontraS Aceh: Demonstrasi Hak yang Harus Dilindungi

Tinggalkan Komentar / Publikasi, Siaran Pers / Admin KontraS Aceh

Aksi demonstrasi yang digelar sejumlah mahasiswa di Aceh Barat atas nama Aliansi Rakyat Bergerak, Senin 12 September 2022 lalu ditanggapi dengan tindakan kekerasan dari aparat keamanan setempat. Peristiwa ini terjadi tepat ketika massa aksi menyampaikan aspirasinya menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPRK Aceh Barat. Berdasarkan informasi di lapangan, para peserta aksi

Kecam Aksi Represif Aparat Keamanan di Aceh Barat, KontraS Aceh: Demonstrasi Hak yang Harus Dilindungi Read More »

Sah, Azharul Husna Jabat Koordinator KontraS Aceh Periode 2022-2026

Tinggalkan Komentar / Publikasi, Siaran Pers / Admin KontraS Aceh

Aktivis muda, Azharul Husna terpilih sebagai Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, periode 2022-2026. Dirinya terpilih melalui rangkaian kegiatan Rapat Umum Anggota (RUA) VI KontraS Aceh yang berlangsung sejak Kamis-Jumat (18-19 Agustus 2022) di Banda Aceh. RUA VI dihadiri oleh sedikitnya 55 anggota KontraS Aceh, baik secara

Sah, Azharul Husna Jabat Koordinator KontraS Aceh Periode 2022-2026 Read More »

KontraS Aceh Tagih Informasi Pemberhentian Mayjen (Purn) Achmad Marzuki dari Status TNI

Tinggalkan Komentar / Publikasi, Siaran Pers / Admin KontraS Aceh

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh melayangkan surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) institusi Tentara Nasional Indonesia/TNI terkait proses pemberhentian Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki. Surat tersebut dikirimkan pada Rabu, 13 Juli 2022 lalu. Sebelumnya diketahui, proses “kilat” peralihan status Achmad Marzuki dari perwira TNI hingga kini sebagai

KontraS Aceh Tagih Informasi Pemberhentian Mayjen (Purn) Achmad Marzuki dari Status TNI Read More »

KontraS Aceh: Pengangkatan Ahmad Marzuki diduga Cacat Hukum

Tinggalkan Komentar / Publikasi, Siaran Pers / Admin KontraS Aceh

Hari ini, Rabu 6 Juli 2022, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian baru saja melantik Achmad Marzuki sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Aceh dalam rapat paripurna di DPR Aceh. Marzuki akhirnya dipilih oleh Mendagri sebagai sosok pengganti Gubernur Aceh sebelumnya, Nova Iriansyah. Sosok purnawirawan TNI ini satu di antara tiga nama yang diusulkan DPR Aceh sebelumnya.

KontraS Aceh: Pengangkatan Ahmad Marzuki diduga Cacat Hukum Read More »

Penunjukan Mayjen Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh Tuai Kecaman, KontraS Aceh: Sangat Melukai Hati Rakyat Aceh

Tinggalkan Komentar / Publikasi, Siaran Pers / Admin KontraS Aceh

Terhitung mulai Selasa, 5 Juli 2022, Kementerian Dalam Negeri RI telah menunjuk Mayjen TNI Ahmad Marzuki sebagai penjabat (Pj) Gubernur Aceh menggantikan Nova Iriansyah yang telah habis masa jabatannya. Ahmad Marzuki sendiri kabarnya bakal dilantik Rabu besok, 6 Juli 2022 di hadapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh dalam sidang paripurna DPRA. Penetapan Ahmad Marzuki sebagai

Penunjukan Mayjen Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh Tuai Kecaman, KontraS Aceh: Sangat Melukai Hati Rakyat Aceh Read More »

Soal Revisi Qanun Jinayat, KontraS Aceh: DPRA Tak Cukup Hanya Memperberat Hukuman Terhadap Pelaku

Tinggalkan Komentar / Publikasi, Siaran Pers / Admin KontraS Aceh

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) lebih tegas dan mengedepankan perspektif korban dalam upaya revisi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Hal ini menanggapi pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRA, Bardan Sahidi, bahwa pihaknya berencana memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap

Soal Revisi Qanun Jinayat, KontraS Aceh: DPRA Tak Cukup Hanya Memperberat Hukuman Terhadap Pelaku Read More »